IAI Ngawi dan Pemerintah Bersinergi dalam Penguatan Pilar-pilar Kebangsaan

Rektor IAI Ngawi Drs. KH. Mustaqim, M.Pd.I, Dandim 0805 Ngawi Letkol Arh Hany Mahmudhi, S.E, dan Bupati Ngawi Ir. H. Budi Sulistyono saat menghadiri upacara peringatan HUT Bhayangkara ke-73 di Lapangan Kodam V Brawijaya, Surabaya, Rabu (10/7/2019). (Foto: IAI Ngawi)

Jururejo, Ngawi – Pada momen Hari Lahir Bhayangkara ke-73 tahun 2019, Institut Agama Islam (IAI) Ngawi menjadi bagian dari sinergitas Polres, Dandim, dan Pemkab dalam upaya penegakan hukum dan penguatan pilar-pilar kebangsaan.

Seperti dilansir dari portal resmi IAI Ngawi, Rektor Mustaqim sangat mengapresiasi kemitraan antara Polres Ngawi dan Perguruan Tinggi. Kerja sama dan sinergi antara Polri, TNI, Pemerintah, dan Perguruan Tinggi diharapkan dapat menopang pengadilan yang profesional, modern, dan terpercaya kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Selain melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat (tri dharma pendidikan tinggi) sebagaimana kampus lain, IAI Ngawi secara spesifik memiliki komitmen kuat untuk mengembangkan kultur keislaman yang moderat dan menghargai pilar-pilar kebangsaan bagi sivitas akademiknya dan masyarakat. Komitmen tersebut, lanjut Rektor, sudah ditetapkan secara resmi sebagai dharma keempat IAI Ngawi dan telah diimplementasikan dalam upaya taktis strategis.

“Di antaranya lewat mata kuliah aswaja dan kebangsaan, sertifikasi standar keberagaman yang moderat bagi para mahasiswa tingkat akhir, pengembangan unit kegiatan mahasiswa pengawal ideologi bangsa, dan perintisan pesantren mahasiswa berbasis pemahaman islam yang moderat atau islam washatiyah,” terang Rektor.

Paradigma Keislaman di Perguruan Tinggi Harus Aplikatif

Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) Negeri maupun Swasta dalam setiap nafasnya harus menebarkan kultur islam moderat atau islam rahmatan lil’alamin dalam setiap aktivitas proses pembelajaran di kampus. Hal tersebut harus menjadi perhatian bersama seluruh stakeholder dalam mendukung pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pesan tersebut paling tidak pernah disampaikan oleh Kepala Balai Diklat dan Litbang Kementerian Agama Abdurrahman Mas’ud saat menjadi narasumber di suatu perguruan tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian lembaganya di tahun 2013, dirinya menjelaskan bahwa hasil penelitian menunjukan 10 persen mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia memiliki potensi terpapar radikalisme. Hal tersebut disumbang dari pemahaman keagamaan yang eksklusif dan intoleran.

“Maka, ini harus diwaspadai oleh dosen maupun orang tua yang berhubungan langsung dengan mahasiswa. Sehingga harus menebarkan islam moderat. Saya yakin mampu melakukan itu, tentunya dengan pola dialog yang lebih persuasif,” terangnya.

Selain soal ancaman radikalisme, Abdurrahman Mas’ud menambahkan, masalah lain di perguruan tinggi islam pada umumnya yakni ilmu yang diperoleh masih terlalu umum dan tidak aplikatif, di mana lebih menekankan pada hafalan. Pihaknya berharap, perguruan tinggi memiliki paradigma baru yang lebih aplikatif.

Add Comment