Kembangkan Usaha Desa dengan Pameran Produk Unggulan Desa

Wakil Bupati Ony Anwar membuka dan meninjau langsung Pameran Produk Unggulan Desa (Prudes) dan Gebyar Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) yang digelar di Lapangan Kecamatan Kedunggalar, Jumat (19/7/2019). (Foto: Diskominfo Ngawi)

Kedunggalar – Guna meningkatkan kualitas pembangunan pedesaan, Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggelar Pameran Produk Unggulan Desa (Prudes) dan Gebyar Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM). Agenda pengembangan usaha ekonomi pedesaan tersebut digelar di Lapangan Kecamatan Kedunggalar, Jumat (19/7/2019).

Perhelatan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Ony Anwar. Wabup memaparkan bahwa DAPM merupakan dana milik masyarakat yang berasal dari dana bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Demikian juga bagian dari Program Pengembangan Kecamatan (PKK) yang dikelola oleh masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

“Dengan tema produk unggulan desa kita wujudkan peningkatan ekonomi masyarakat DAPM, BUMDESA/BUMDESAMA, dan Prukades menuju desa mandiri. Untuk itu wajib di-support terus agar menjadi satu bagian terhadap pengembangan dunia pariwisata di Ngawi menuju desa maju,” kata Ony.

Kepala DPMD Kabul Tunggul Winarno mengatakan tujuan diadakan acara tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas pembangunan pedesaan yang ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, keswadayaan, dan kemandirian dengan mengembangkan usaha secara optimal dan untuk menumbuhkan usaha ekonomi masyarakat perdesaan berdasarkan sektor riil yang ada di desa masing-masing maupun kecamatan sesuai potensi yang dikembangkan.

“Harapan besar bagi pengelola DAPM harus menjadi penggerak industri rumahan. Ke depannya desa mandiri secepatnya bisa dicapai dengan usaha berbasis industri mikro,” terangnya.

Perlu Keterlibatan Penuh Sebagian Besar Warga Desa

Di Indonesia, ada sekitar 57 juta usaha mikro dan kecil. Jumlah tersebut adalah 99,8 persen dari seluruh unit usaha di Indonesia, yang 98,8 persen usaha mikro dan satu persennya usaha kecil. Dari data tersebut, Sekretaris Umum Forum Desa Mandiri Tanpa Korupsi Dewi Hutabarat bisa memastikan bahwa bagian sangat besar dari usaha di desa adalah usaha mikro, dan sedikit di antaranya adalah usaha kecil.

“Usaha mikro dan kecil adalah usaha yang serba terbatas, dan cenderung hanya mampu bertahan hidup. Kemampuannya berinvestasi dan mengembangkan skala usaha sangat terbatas, bahkan nyaris tidak mungkin,” papar Dewi.

Sehingga, lanjut Dewi, mengharap usaha mikro dan kecil untuk berkembang sendiri akan memakan waktu dan energi, serta menimbulkan risiko yang besar. Menurutnya harus ada skema khusus yang dapat menjadikan usaha-usaha mikro dan kecil di desa dapat bekerja sama dan saling menguatkan, saling menjamin keberlangsungan satu dengan yang lain, bukan malah saling bersaing dan saling mematikan. Sehingga skalanya dapat naik secara bersama-sama pula.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan ekonomi di desa menurutnya harus dengan rumusan: keterlibatan penuh sebagian besar warga dalam penguasaan produksi dan rantai pasok dari produk-produk yang mereka hasilkan.

“Yang harus digarisbawahi di sini adalah elemen keterlibatan penuh sebagian besar warga desa, agar terbangun penguasaan warga desa atas pengelolaan pascapanen, pengelolaan usaha, pemasaran, dan distribusi. Tanpa mengembangkan kemampuan ini maka sangat sulit mengembangkan usaha apapun di desa,” tandas Dewi.

Add Comment