Kunjungi Desa Danguk, Wabup Ngawi Singgung Pemberdayaan BUMDes

Wakil Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono dalam kunjungannya ke Desa Danguk Kecamatan Karangjati. (Diskominfo Ngawi)

Karangjati – Beberapa pekan lalu, Wakil Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono mengadakan kunjungan ke Desa Danguk Kecamatan Karangjati. Melalui kunjungan yang juga dihadiri oleh seluruh Kepada Desa se-Kecamatan Karangjati ini, Wabup ingin menjalin dan menjaga komunikasi antara Pemerintah Daerah (Pemda) dengan desa.

Dalam kunjungannya, Wabup menyinggung soal perlunya pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ia menegaskan bahwa tidak semua kegiatan ekonomi masyarakat didapatkan dari anggaran desa, melainkan bisa dari BUMDes yang bekerja sama dengan pihak ketiga atau investor. Dari data yang tercatat, katanya, baru 30 persen desa di Ngawi yang telah mengembangkan BUMDes.

Selain itu, sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Ngawi, Wabup menyampaikan sosialisasi terkait infrastruktur dan pariwisata. Ia menekankan bahwa semua pihak harus tetap menjaga sinergitas kerja sama dengan pihak yang terkait. “Agar tetap fokus dalam penggunaan anggaran sehingga bisa tepat sasaran, mengingat adanya pengembangan besaran anggaran setiap tahunnya,” ujarnya dalam situs resmi Diskominfo Ngawi.

Ia juga meminta desa terakit penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) selalu berkoordinasi dengan pihak terkait untuk petunjuk teknis dan pelaksanaannya. Ia menyarankan agar penggunaan anggaran diprioritaskan untuk program infrastruktur. Desa pun diminta untuk lebih aktif dalam menggali potensi untuk menarik kunjungan para wisatawan. “Kalau ini bisa dilakukan, tentunya akan meningkatkan ekonomi masyarakat,” tambahnya.

Pemberdayaan BUMDes Melalui Kelompok Ekonomi Kewirausahaan

Keberadaan BUMDes memang diharapkan bisa meningkatkan perekonomian desa. Dalam pengelolaan BUMDes, Mustanir (2019) memandang ada empat hal yang perlu dipikirkan bersama. Pertama, mengenali dan menggali potensi masing-masing desa dan mencari cara untuk mengelola potensi tersebut. Kedua, mendorong aliran dana CSR oleh swasta untuk mendukung permodalan BUMDes. Ketiga, mendorong munculnya inisiasi dari pemerintah desa. Keempat, mendorong peningkatan partisipasi masyarakat secara nyata. Dengan melakukan sedikitnya empat hal tersebut, setiap desa diharapkan mammpu memiliki BUMDes yang bisa turut menopang perekonomian masyarakat desa.

Selain itu, Mustanir juga memandang perlu adanya pemberdayaan BUMDes melalui kelompok ekonomi kewirausahaan secara partisipatif untuk mewujudkan kemandirian ekonomi desa melalui pengembangan kelembagaan dan pembedayaan pengelolaan usaha ekonomi masyarakat yang dilaksanakan dengan keterlibatan masyarakat, pemerintah, dan swasta sehingga semua stakeholder di desa berperan optimal dalam menumbuhkembangkan perekonomian desa.

Pemberdayaan dengan metode tersebut memiliki beberapa tujuan, antara lain: menguatkan kapasaitas kelembagaan lainnya guna meningkatkan perekonimian desa serta memperkuat pendapatan asli desa (PAD); meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha lembaga ekonomi desa yang berbasis pada pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peluang pasar; mengembangkan kemitraan usaha dengan unit maupun kelompok usaha yang ada di desa dan luar desa.

Selain itu juga untuk mengembangkan modal usaha melalui penggalian dana masyarakat maupun kerja sama dengan pihak ketiga; menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan; memperkuat sinergisme perguruan tinggi dengan stakeholder terkait dalam pembangunan desa; dan membentuk desa mandiri.

Dengan metode tersebut, maka akan menunmbuhkan cara pandang, pola pikir atau model pemberdayaan eknomi BUMDes yang bersifat holistik, dan upayanya lebih diarahkan pada pemberdayaan BUMDes itu sendiri.

Add Comment