Ciptakan Situasi Guyub Rukun di Kabupaten Ngawi dengan Bertoleransi

Kesbangpol Kabupaten Ngawi menggelar sarasehan bertema “Memahami Toleransi dari Sudut Pandang Hukum” di Gedung Kesenian, Kamis (8/8/2019). Sarasehan tersebut diikuti pelajar tingkat SMA, pemuda lintas agama, dan organisasi masyarakat kepemudaan, serta mahasiswa. (Foto: Diskominfo Ngawi)

Ketanggi, Ngawi – Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Ngawi menggelar sarasehan dengan tema “Memahami Toleransi dari Sudut Pandang Hukum”, Kamis (8/8/2019). Sarasehan yang bertempat di Gedung Kesenian tersebut bertujuan untuk mengantisipasi dan menciptakan situasi yang tetap guyub rukun di Kabupaten Ngawi.

Kepala Kesbangpol Yoni Wasono berharap dengan sarasehan ini bisa memberikan pencerahan bagi masyarakat untuk bertoleransi dengan baik. “Antar umat beragama ini bisa sinergis dan harmonis. Beda pendapat itu adalah hal yang wajar, tapi NKRI harga mati,” tandas Yoni.

Dalam amanatnya yang dibacakan oleh Asisten II Hermiati Retno Sriwulan, Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi M. Sodiq Triwidiyanto mengatakan, masyarakat Ngawi memiliki kemajemukan dengan berbagai macam karakteristik, maka diperlukan kesadaran dalam diri untuk menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada. “Dengan toleransi tentunya akan menjadikan suasana semakin guyub dan rukun dalam berbagai aktivitas di lingkungan masyarakat,” tulisnya, dilansir dari laman resmi Pemkab Ngawi.

Sodiq dalam amanatnya juga mengatakan toleransi dari sudut pandang hukum sarana untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Di dalamnya mengajarkan tentang menghargai antar-pemeluk agama, pendapat, dan pemikiran serta menghormati kepercayaan masing-masing individu. “Jika semua tidak dipayungi dengan toleransi tentu akan mudah terjadi gesekan. Di sinilah perlunya hukum sebagai acuan dalam penyelesaian masalah,” imbuhnya.

Merawat Kerukunan Antarumat Beragama

Perihal toleransi, pemerhati masalah kebangsaan Danang Aziz Akbarona menjelaskan bagaimana sikap tersebut seharusnya dikembangkan dalam bingkai NKRI dengan merujuk pada konstruksi sistem hukum yang berlaku, dengan harapan agar tidak ada pihak yang asal tuduh dan lempar batu sembunyi tangan.

Menurut Danang, ketentuan konstitusional di Indonesia hendaknya mendorong kita semua untuk mengembangkan sikap keberagaman yang mengedepankan kerukunan antarumat beragaman. Hal ini tercermin dari penghargaan dan penghormatan umat beragaman terhadap eksistensi agama-agama di Indonesia. Di antara pilar kerukunan antarumat beragaman, setiap orang dituntut untuk menghormati agama dan nilai ajarannya. Sehingga umat beragama dapat hidup berdampingan secara damai, harmonis, dalam suasana kekeluargaan, dan saling bekerja sama dalam kebaikan.

Kerukunan antarumat beragaman perlu dirawat. Merawatnya dengan berbagai macam cara, tapi yang terpenting cara itu harus didasari atas kesadaran bersama untuk menjaga segala potensi yang merusak bangunan kerukunan berupa sikap intoleransi. Sikap intoleransi di antaranya diekspresikan dengan sikap yang ofensif terhadap ajaran agama tertentu, tidak peka dalam berucap dan bersikap terkait nilai dan ajaran agama tertentu, serta komunikasi yang agresif dalam hubungan bermasyarakat dan multiagama.

“Bersyukur negara kita memiliki pendirian dan aturan yang jelas tentang posisi agama dan ancaman terhadap perbuatan yang merusak bangunan kerukunan beragama. Oleh karena itu, tidak boleh ada di negara ini sikap dan perbuatan yang menghinakan, menodai, dan menistakan agama,” tegas Danang.

Add Comment