Sambangi Desa Gendingan, Wabup Tinjau Transparansi Penggunaan Dana Desa

Wakil Bupati Ngawi Ony Anwar melakukan sambang desa ke Desa Gendingan, Kecamatan Widodaren, Jumat (15/8/2019). (Foto: Diskominfo Ngawi)

Widodaren – Wakil Bupati Ngawi Ony Anwar melakukan agenda sambang desa ke Desa Gendingan, Kecamatan Widodaren, Jumat (15/8/2019). Bersama sejumlah pejabat lingkup Pemkab, Wabup ingin meninjau penggunaan Dana Desa / Alokasi Dana Desa (DD/ADD) di desa setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup mengimbau Kepala Desa untuk memberikan pelayanan informasi secara detail dan transparan guna menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya. “Terkait DD dan ADD ketika bisa dikontrol bersama, InsyaAllah, gerakan gotong royong serta guyub rukun ini akan senantiasa bisa dihadirkan di lingkungan masyarakat,” terangnya, dilansir dari laman resmi Pemkab Ngawi.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Gendingan melalui Sekretaris Desa Arifin mengatakan bahwa DD di desanya pada tahun 2019 dikelola dan dimanfaatkan untuk perbaikan insfrastruktur jalan, pelayanan kesehatan masyarakat, juga untuk menciptakan inovasi agrowisata yang nantinya bisa untuk menambah pendapatan bagi desanya.

“Infrastruktur seperti pavingsasi di setiap gang, sedangkan Posyandu untuk antisipasi gizi buruk pada balita.Dan, agrowisata ini diharapkan nantinya bisa menambah pendapatan desa,” kata Arifin.

Sambang desa menjadi salah satu agenda penting Pemkab Ngawi sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk pendampingan dan pengawasan penggunaan dana yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD), yang diterimakan secara langsung ke Pemerintah desa sekaligus diberikan otonomi untuk mengelolanya.

Pemdes Wajib Selenggarakan Akuntansi Pemerintahan

Pengelolaan dana desa hingga saat ini merupakan hal yang sangat diperhatikan penerapannya. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dengan menjalankan kebijakan desentralisasi, yaitu pemberian wewenang seluas-luasnya dalam hal penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom sesuai dengan asas otonomi. Lebih lanjut, sumber dana yang diperuntukan bagi pengelolaan keuangan desa terbagi dua, yakni ADD yang bersumber dari 10 persen dari alokasi ABPD kabupaten/kota serta DD yang bersumber dari APBN.

Ariyaguna Sakaputra dari Pusat Kajian Desentralisasi Otonom Daerah menegaskan, desa sudah seharusnya berkewajiban menyelenggarakan akuntansi untuk mendukung proses akuntabilitas dan transparansi kepada publik. Jika dihadapkan dengan standar pencatatan akuntansi saat ini, maka standar akuntansi yang cocok untuk akuntansi desa adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.

Akuntansi pemerintahan harus mewujudkan akuntabilitas dan transparasi pengelolaan keuangan tidak hanya kepada pihak internal pemerintah, namun juga kepada masyarakat. Dengan basis kas menuju akrual seperti yang tertera dalam PP nomor 71 tahun 2010, maka aset, kewajiban dan entitas sumber dana (ADD dan DD) dicatat dengan basis akrual sedangkan LRA dan LO dicatat dengan basis kas.

Sistem akuntansi menurut PP nomor 71 tahun 2010 dan juga PMK nomor 217/PMK/2015 menyatakan bahwa SAP berbasis akrual (accrual basis) dan mengatur basis kas menuju basis akrual (cash toward accrual basis) di mana setiap kegiatan transaksi dicatat berdasarkan transaksi yang terjadi saat itu juga, tidak melihat pencatatan pada saat pendapatan itu diterima atau beban tersebut dibayarkan. Perbedaan metode inilah yang menyebabkan perlunya masa transisi dan adaptasi dari yang sebelumnya berupa sistem akuntansi basis kas (cash basis) berdasarkan PP nomor 24 tahun 2005 terdahulu.

Ariyaguna kemudian merekomendasikan tiga hal kebijakan yang bisa dilakukan dalam langkah meningkatkan kualitas sistem akuntansi, antara lain: perbaikan peraturan daerah maupun peraturan desa tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah; peningkatan kapasitas perangkat desa; dan menjaga komitmen birokrasi dan politik.

Selebihnya, perlu ancangan ke depan untuk melakukan pengendalian secara menyeluruh praktik keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku, yaitu desentralisasi keuangan daerah dengan sistem pencatatan berbasis akrual yang meninggalkan kebijakan sebelumnya dengan basis kas. Tentunya tidak hanya peningkatan sistem akuntansi pada daerah tersebut, namun desa hendaknya menjaga konsistensi dengan menjalankan peraturan perundang-undangan terkait keuangan daerah karena fungsi pelaporan perlu dijalankan dengan cermat, sehingga pengawasan dan pemeriksaan atas penggunaan keuangan daerah dapat menghasilkan opini yang lebih baik.

Add Comment