Pemenuhan Kebutuhan Data Harus Seiring Perkembangan Teknologi

Sosialisasi dan Workshop Penyusunan Data Statistik Sektoral yang diadakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Kamis-Jumat (19-20/9/2019). (Foto: DIskominfo Ngawi)

Kebutuhan data statistik sektoral daerah tidak dapat dihindari lagi. Pemenuhan kebutuhan data harus berjalan seiring dengan perkembangan teknologi infomrasi saat ini yang semakin cepat. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ngawi Mokh. Sodiq dalam acara Sosialisasi dan Workshop Penyusunan Data Statistik Sektoral yang diadakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Kamis-Jumat (19-20/9/2019).

“Sehingga perubahan konsep data konvensional bertransformasi menjadi data berbasis IT. Terwujudnya satu data Indonesia menjadi hal yang sangat penting dalam konsep pembangunan,” terang Sodiq melalui laman resmi Diskominfo Ngawi.

Ia berharap dengan kegiatan ini mampu mengurangi permasalahan tentang kebutuhan penyelenggaraan statistik sektoral daerah. “Di antaranya mengurangi kesulitan mencari data yang dibutuhkan oleh pengguna data, seperti data yang tidak konsisten antar produsen data, keterbatasan akses data, keterbukaan data yang tidak konsisten dan sebagaian yang harus berbayar,” lanjutnya.

Kepala Diskominfo Ngawi Prasetyo Harri Adi mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk memberikan penjelasan terkait tata kelola statistik sektoral serta membangun kesamaan pemahaman dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. “Malasah data itu sangat penting dan menjadi salah satu indikator dalam penentuan keberhasilan OPD, baik itu dalam pengumpulan data, dan berhasil tidaknya laporan tergantung dari data yang ada,” jelasnya.

Acara yang diadakan di Ballroom Lavender Grand Orchid Hotel, Surakarta, ini menghadirkan tiga narasumber di antaranya Kepala Seksi IPDS BPD Ngawi Is Subandio Priyanto, Dosen Universitas Surabaya Idfi Setyaningrum, dan Praktisi Ahmad Hariadi.

Perlu Penyeragaman Pemahaman Statistik

Kepala Badan Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan, seringkali dijumpai data yang dihimpun BPS berbeda dengan hasil statistik sekotal di daerah. Statistik sektoral, kata dia, dihimpun oleh pemda, institusi, maupun dinas setempat. Sementara data yang dikelola BPS merupakan statistik dasar.

Menurutnya, bisa jadi inkonsistensi data tersebut disebabkan bedanya metodologi yang digunakan. “Datanya belum konsisten karena adanya perbedaan konsep dan metodologi. Jika diproses berbeda, maka akan beda hasilnya,” terang Suhariyanto.

Ia mengatakan, mekanisme pengumpulan data statistik sektoral menggunakan metode yang tidak baku. Sementara BPS mengacu pada konsep definisi internasional yang diakui Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Kemungkinan penyebab lain inkonsistensi data tersebut adalah jangka waktu pengambilan datanya. “Ini menunjukkan masih ada ketidakkonsistenan di nasional dan daerah. Ini perlu jadi perhatian semua karena perbedaan kecil pun bisa menjadi masalah dalam pengambilan kebijakan,” imbuhnya.

Selain itu, Suhariyanto menduga tenaga statistik di daerah memiliki keterbatasan, baik dari segi jumlah maupun pengetahuan. Ke depannya, BPS akan memberi panduan dan pelatihan untuk tenaga statistik di daerah agar memiliki pemahaman yang seragam.

Yang terpenting adalah adanya suatu sistem yang merangkum data-data dari pusat hingga daerah. BPS telah membuat suatu sistem bernama Sistem Data Statistik Terintegrasi (Simdasi) sebagai landasan untuk meningkatkan validitas data dan kualitas pembangunan. “Juga meningkatkan integritas data di mana satu data dapat dipakai satu sistem yang terintegrasi,” jelas Suhariyanto.

Add Comment