DPMD dan Diskominfo Kabupaten Ngawi Kenalkan Aplikasi Siskeudes Online

DPMD dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi saat mengenalkan aplikasi Siskeudes online (Foto: Pemdes Grudo)

Ngawi — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi mengadakan kegiatan pengenalan aplikasi Siskeudes Online. Kegiatan kali ini dilaksanakan di Command Center Gedung Kesekretariatan Pemerintah Kabupaten Ngawi, pada Senin, (23/12/2019).

Hadir dalam kegiatan Kepala DPMD Kabupaten Ngawi, Kepala Diskominfo Kabupaten Ngawi, perwakilan kecamatan dari Kabupaten Ngawi dan 30 peserta dari operator Siskeudes.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabul Tunggul Winarno, dalam sambutannya mengatakan operator Siskeudes harus mampu beradaptasi dengan sistem yang baru. Hal itu sudah menjadi keharusan bagi mereka agar tidak ketinggalan dengan perkembangan ITE yang semakin cepat.

“Operator Siskeudes harus mampu mengejar aplikasi yang terus dikembangkan dan pemahaman tidak hanya untuk aplikasi Siskeudes saja, namun juga untuk aplikasi yang lain,” terangnya.

Sementara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Prasetyo Harri Adi, menghimbau untuk memenuhi regulasi yang telah ditentukan. Hal tersebut terkait dengan keterbukaan informasi publik untuk pengelolaan anggaran.

“Saat ini sudah masuk era digital. Semua informasi harus tersedia sesuai dengan aturan. Desa juga harus ada PPID agar masyarakat yang membutuhkan informasi dapat terlayani,” ungkapnya.

Aplikasi Siskeudes

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi pengelolaan keuangan Desa dibuat sederhana dan user friendly sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes.

Aplikasi Siskeudes memiliki beberapa kelebihan antara lain, sesuai peraturan, memudahkan tatakelola keuangan Desa, kemudahan penggunaan aplikasi, dilengkapi dengan sistem pengendalian intern (Built-in Internal Control), serta didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi.

Pengembangan aplikasi sistem Desa telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Persiapan ini selaras dengan adanya perhatian yang lebih dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi.

Launching aplikasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2015 merupakan jawaban atas pertanyaan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI tanggal 30 Maret 2015, yang menanyakan kepastian waktu penyelesaian aplikasi yang dibangun oleh BPKP, serta memenuhi rekomendasi KPK-RI untuk menyusun sistem keuangan desa bersama dengan Kementerian Dalam Negeri.

Add Comment