UPT Puskesmas Ngawi Raih Penghargaan WBK dari PANRB

UPT Puskesmas Ngawi saat menerima WBK (foto: Desa Jururejo)

Jakarta — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyelenggarakan acara apresiasi dan penganugerahan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), di Jakarta, Selasa (10/12).

Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyerahkan apresiasi dan penghargaan kepada 16 pemimpin perubahan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang berhasil membangun zona integritas secara masif sehingga mendapatkan predikat WBK dan WBBM.

Pemimpin perubahan yang dimaksud adalah Kejaksaan RI, Mahkamah Agung, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN, Kementerian Agama, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kepolisian RI, TNI, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemprov DKI Jakarta, dan Pemprov Jawa Timur.

Pada kesempatan tersebut UPT Puskesmas Ngawi menjadi salah satu penerima WBK. Penghargaan ini merupakan Prestasi yang di torehkan UPT Puskesmas Ngawi. Semoga hal ini bisa meningkatkan semangat kinerja di dalam UPT Puskesmas Ngawi pada khususnya dan untuk UPT-UPT lain sewilayah Kabupaten Ngawi.

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Zona Integritas Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. K/L dan Pemda yang telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.

Dalam Perkembangannya, untuk menjadikan unit kerja sebagai WBK atau WBBM harus memenuhi delapan indikator hasil dan dua puluh indikator proses yang akan dinilai oleh Tim Penilai Internal (TPI) kemudian dievaluasi oleh Tim Penilai Nasional. Untuk WBK ditetapkan oleh Kepala K/L/Daerah sedangkan WBBM ditetapkan oleh Menpan dan RB.

Setelah memenuhi indikator tersebut dan ditetapkan sebagai WBK/WBBM, proses tersebut belum cukup. Pemberian predikat WBK/WBBM bukan merupakan akhir dari proses, karena predikat tersebut dievaluasi setiap tahun, dan apabila hasil evaluasi tersebut terdapat penilaian indikator yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kriteria, maka predikat WBK/WBBM tersebut dicabut.

Zona Integritas di pulau tersebut dapat tercapai apabila seluruh daerah di pulau tersebut telah menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.

Permenpan 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah tidak mengatur bagaimana pembentukan Zona Integritas. Permenpan tersebut hanya mengatur bagaimana menjadi WBK/WBBM, seolah dengan menjadi WBK/WBBM maka Zona Integritas telah terbentuk dan Zona Integritas cukup dengan pencanangan.

Zona Integritas adalah tujuan akhir bukan WBK atau WBBM, WBK atau WBBM adalah proses, suatu cara untuk menjadikan K/L/Daerah menjadi sebuah Island of Integrity atau Zona Integritas. Unit kerja yang telah menjadi WBK/WBBM harus menjadi pilot project dan benchmark untuk unit kerja lainnya. Unit kerja tersebut diberikan kebebasan untuk bekerja dengan benar sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

Add Comment