Ikhtiar Menata Kabupaten Ngawi ke Depan

Pendopo Wedya Graha Kabupaten Ngawi. SASTRO DOEMILAH

Syahwat politisi, ketika mamasuki arena permainan (baca: Pemilu) pasti berharap kemenangan. Ini sangat dimaklumi, karena bermain apa pun saat bertarung, target yang diraih adalah juara.

Sebelum bertarung di kancah permainan (politik), agar tidak gagap menjadi politisi, seharusnya dibekali literasi yang cukup tentang kesejarahan, kaidah moral, norma hukum, maupun penguasaan politik dalam konteks ‘permainan’. Karena tidak mungkin akan menjadi petarung politik yang matang dan profesional sekaligus tangguh bila penguasaan literasi tersebut lemah.

Di antara literasi di atas, sebagai determinasi penentu arah kemenangan, adalah melihat politik dalam perspektif ‘permainan’. Karena, dengan pendekatan permainan, kasunyatan politik dapat dipotret lebih jelas dan realistis, bukan dari perspektif menara gading.

Harapannya, kemenangan politik akan diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat dan semata-mata sebagai instrumen menata pranata sosial yang lebih beradab.

Amputasi, Kompetisi, ataukah Kolaborasi

Berbagai jenis dan pola permainan yang dilakukan politisi agar target dapat tercipta, yaitu dengan model ‘berkolaborasi, berkompetisi, maupun cara amputasi’.

Pilihan ‘amputasi’ biasanya dimainkan saat rezim kolonialis. rezim ini punya pakem baku. Siapa yang memenangkan permainan, dialah penentu dan penguasa segalanya. Homo homini lupus.

Maka siapa pun yang hendak mengkritisi kekuasaan atau bahkan ingin merebutnya, dipastikan akan disingkirkan dengan cara diamputasi. Atau Istilah yang terkenal adalah 3D, yaitu Dibunuh, Dibuang, dan Dibui.

Tapi model ini akhirnya banyak menuai gugatan juga perlawanan. Muncullah ide dari seorang filsuf sosial-politik dan ekonomi. Apabila berharap memajukan masyarakat, pemenang atau penguasa tidak usah terlampau mengontrol pemain. Berilah ruang individu untuk ‘berkompetisi’ dan bila itu dapat dilakukan maka roda ekonomi masyarakat bisa tumbuh dan sistem demokrasi politik dapat berjalan.

Pada kenyataannya, justru pola berkompetisi tersebut melahirkan oligarki ekonomi dan politik yang berujung pada kekuasaan. Untuk menguasai hal ini, lalu muncul para Kapitalis yang anti-pemerataan ekonomi.

Psikologi masyarakat terhegemoni dan dibuatlah pola ketergantungan di mana sebagian besar masyarakat didesain agar jangan sampai pertumbuhan ekonomi melampui standarisasi yang sudah ditentukan. Akibatnya, bisa jadi akan muncul kesenjangan ekonomi yang lebar.

Geopolitik dan ekonomi nyaris sama. Pola permainan ‘berkompetisi’ dibalut dengan demokrasi, melahirkan oligarki politik yang dikuasai oleh sebagian orang saja. Dan Lebih ironis, sebagian kecil orang tersebut adalah para Kapitalis yang telah dimanjakan, karena pola ‘kompetisi’ dalam sistem demokrasi.

Ngawi ke Depan Butuh Pola ‘Kolaborasi’

Kolaborasi (collaboration) adalah salah satu jenis permainan politik yang pola bermainnya mengutamakan pembangunan kerja sama untuk berbagi. Tidak ada monopoli dari salah satu pemain. Ini sesuai dengan falsafah budaya kita ‘Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing’.

Kompleksitas pemangku kepentingan di Ngawi meliputi representasi pelaku usaha, politisi, akademisi, organisasi agama dan masyarakat, serta berbagai komponen atau kepentingan yang lain. Pengaturan model permaianan ‘berkolaborasi’ sangat tepat digunakan. Dengan model berkolaborasi, kepentingan pemain (pemangku kepentingan) dapat terakomodasi. Impaknya, kesenjangan ekonomi dan politik akan semakin dapat tereduksi.

Melihat permasalahan di Ngawi, masih banyak yang perlu diperbaiki, terutama urusan pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, dan pengangguran. Apabila penyelesaian yang kompleks tersebut tertumpu pada satu komponen saja, susah terselesaikan.

Oleh sebab itu, dengan melibatkan banyak komponen (berkolaborasi) adalah pilihan yang terbaik. Bahwa kemudian implementasinya terjadi dinamika, ini adalah bagian gimmick penyedap dalam berdemokrasi.

Akhirul kata, dari narasi di atas, penekanannya adalah agar Kabupaten Ngawi ke depan semakin menjadi lebih baik maka calon Bupati (termasuk calon Wakil Bupatinya) sangat dibutuhkan sosok calon yang cerdas memainkan seni dalam mengelola kepentingan (the art of managing interest ).